MAKALAH PKn (Sistem POlitik)

PEMBUATAN MAKALAH PKN
DAFTAR ISI.........................................................................................................................1 KATA PENGANTAR...........................................................................................................2
BAB I : PENDAHULUAN..................................................................................................3
BAB II : ISI 1. Sistem Politik A. Pengertian Sistem Politik…………………………………………………..5
B. Struktur Politik di Indonesia….……………………………………………6 C. Dinamika Politik Indonesia.……………………………………………….6 D. Macam-macam system Politik………………………………………….....10 E. Prinsip-prinsip Sistem Politik..……………………………………………10 F. Sistem Politik di berbagai Negara…………………………………….…...13 G. Partisipasi Politik Warga Negara………………………………………….14 BAB III : PENUTUP Daftar Pustaka.............................................................................................................16 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas terselesainya makalah ini, selawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi.Muhammad Swa. Makalah ini kami susun dengan tujuan agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, guna menambah wawasan bagi rerkan-rekan sehingga kita semua mampu untuk berfikir agar menjadi lebih maju. Terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini, masih jauh dari ke sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Cianjur, 15 Oktober 2011 Faisal Rosad BAB I PENDAHULUAN Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalamsuatu system, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubunganantara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satuaspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka system politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik , lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadikeluaran (output ). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukunganmaupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkankesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalahkemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhioleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberikontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalumengalami perubahan.Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalamcakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur danfungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain.Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusi-institusi nasional dan internasional. Artinya lingkungan internal dan eksternalsebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.Lingkungan internal akan sangat dipengaruhi oleh budaya politik bangsaIndonesia. Sedangkan budaya politik sendiri merupakan wujud sintesa peristiwa- peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, diwariskanturun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Sementara itu, lingkunganeksternal sedikit banyak mempengaruhi lingkungan internal ketika transformasi budaya berlangsung akibat peristiwa sejarah semisal penjajahan kolonial maupun bentuk “penjajahan” budaya pop ( pop culture) di era globalisasi. Mempelajari sistem politik suatu negara tidak dapat dan tidak pernah berdirisendiri dari sistem politik negara lain, setidaknya itulah maksud implisit yangdiutarakan David Easton melalui pendekatan analisa sistem terhadap sistem politik.Sampai kemudian, Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke dalam struktural-fungsional, barulah kita mendapatkan pemahaman bagaimana sistem politik seperti diIndonesia berinteraksi dengan sistem politik lainnya.Akhirnya, mengingat sebegitu luas pembicaraan mengenai sistem politik,maka layaknya suatu sistem, kami akan ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya,yaitu mengenalkan kedua pendekatan terhadap sistem politik baru kemudianmenganalisis sistem politik Indonesia. Oleh karena itu terlebih dahulu kami akanmembahas pendekatan sistem politik dari teori behavioral. kemudian dilanjutkandengan pembahasan pendekatan sistem politik dari sudut teori struktural-fungsional,serta pembahasan pada arti penting sejarah dalam mempelajari sistem politik Indonesia. Bab II Isi Sistem Politik A. Pengertian Sistem Politik Pengertian Sistem politik : a) Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. b) Seperangkat interaksi yang abstraksi dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat. Pengertian sistem politik menurut ahli : 1. David Easton sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. 2. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. 3. Rusandi Simantapura sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng Agar proposal kegiatan dapat disetujui oleh pihak-pihak penente kebijakan, proposal yang akan disusun harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan menarik, dan memiliki banyak manfaat 2. tujuan dijabarkan sejelas-jelasnya. 3. waktu penyelenggaraan kegiatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tepat. 4. besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan harus rasional 5. hasil kegiatan dapat terukur. 6. Hindari kata-kata yang menunjukkan sikap ragu-ragu seperti mungkin, sebaiknya. B. Struktur Politik di Indonesia 1. Suprastruktur politik yaitu : Kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan antar lembaga negara yang ada. Suprastruktur politik Indonesia sebagai berikut : 2. Infrastruktur politik yaitu : Kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokan warganegara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik. Infastruktur politik di Indonesia terdiri atas : ` Partai politik (political party) ` Kelompok Kepentingan (Interest group) ` Kelompok penekan (preassure group) ` Media komunikasi politik (media of political cumunicatian) ` Kelompok wartawan (journalism group) ` Kelompok mahasiswa (student group) ` Tokoh politik (political figres) Hubungan Supra struktur politik dengan Infra struktur politik v Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infra struktur politik saling mempengaruhi, dimana supra struktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan dan aspirasi dari infra struktur politik, sebaliknya Infra struktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan supra struktur politik. v Berjalan dan berfungsinga lembaga-lembaga negara atau organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-komponen kehidupan politik rakyat. C. Dinamika Politik Indonesia 1. Tahun 1945-1949 (UUD 1945) a) Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD 1945 yaitu: 1. Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif) 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI) 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer b) Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan Presidensial 2. Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS) a) Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat b) Sistem pemerintahan parlementer c) Demokrasi Liberal d) Bentuk negara Serikat 3. Tahun 1950-1959 (UUDS 1950) a) Ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis. b) Kabinet berubah menjadi sistem parlementer c) Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara. d) Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah e) Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal f) Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante. g) Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal h) Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA, PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis. 4. Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA a) Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya : 1. Bubarkan Konstituante 2. Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Segera bentuk MPRS dan DPAS b) Kabinet kembali menjadi sistem Presidensial c) Demokrasi Terpimpin d) Presiden mengontrol semua spektrum politik e) Legislatif lemah, eksekutif kuat